Kamis, 19 Mei 2016

soal dan jawaban kewarganegaraan

Nama : YUSRI
NIM : 15690017
PRODI: Pendidikan fisika




  1. Dalam system demokrasi, keberadaan partai politik merupakan sebuah keharusan. Namun dalam perjalanannya, partai politik cenderung tidak mampu menjalankan fungsi politisnya. Bagaimana tanggapan anda mengenai ketidak percayaan public pada partai politik dan lebih percaya pada figure perseorangan? Apakah hal semacam itu menjadi ancaman bagi demokrasi?
  2. Salah satu tantangan demokrasi diindonesia adalah adanya politik oligarki kekuasaan yang melibatkan politisi, pengusaha, dan militer. Apa yang anda ketahui mengenai oligarki kekuasaan? Dan bagaimana pandangan anda mengenai oligarki kekuasaan yang terjadi dalam system demokrasi di Indonesia?
  3. Konflik sosiai-politik yang terjadi di sejumlah Negara memaksa para penduduknya berpindah tempat ke Negara atau bahkan kebenua lain. Bagaimana anda mengomentari persoalan ini , jika ditinjau dengan teori-teori kewarganegaraan?

Jawaban
1. tindakan yang dilakukan public sudah benar karena dapat dilihat diera sekarang kehadiran parpol benar-benar terasa hanya pada saat-saat mendekati pemilu. Pada masa itu parpol menjadi popular dikalangan masyarakat sehingga mereka tampil seolah-olah ingin menjadi juru selamat bagi masyarakat yang tertindas. Begitu peilu selesai, bulan madu parpol pun usai. Parpol menarik diri, lalu sibuk menyuarakan kepentingan internal partai. Partai tiba-tiba menjadi asing lantaran aktivitas dan isu-isu politiknya tidak menyentuh masyarakat. Partai politik menjadi lupa akan fungsi yang sebenarnya. kecuali apabila parpol dapat diperbaiki dan meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik berdasarkan visi misi dan tidak lebih mementingkan kepentingan internal sehingga masyarakat dapat percaya dengan adanya parpol. Menurut saya ketidakpercayaan public terhadap parpol sangat berdampak pada ancaman demokrasi. Kareana parpol dan demokrasi memiliki hubugaan yang erat yaitu tulang punggung dari demokrasi. Partai politik ada karena kebutuhan hubungan yang intensif antara masyarakat sipil dengan pemerintah. Sebagaimana partai politik sendiri merupakan suatu wadah dalam penghubung antara pemilih, proses pemilihan umum, dan pemerintah yang dihasilkan dalam proses tersebut. Sehingga apabila tidak adanya parpol maka dalam pemilihan pemerintahan akan secara liberal berdasarkan kemauan para orang-orang minoritas yang memiliki kekayaan yang melimpah tampa adanya campur tangan dari rakyat. Padahal Negara yang menganut system demokrasi Negara yang diselenggarakan berdasarkan kemauan dan kehendaka rakyat. Jadi tugas dari parpol sekarang yaitu bagaimana caranya supaya bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat sehingga demokraasi juga bisa berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

2. oligarki kekuasaan adalah bentuk struktur kekuasaan dimana kekuasan efektif berada ditangan sejumlah kecil orang. Orang-orang ini bisa dibedakan dengan kekayaan, ikatan keluarga, pendidikan,perusahaan, atau control militer. Sehingga dapat dikatakan bahwa “kekuasaan minoritas pada mayoritas”. Oligarki juga dapat dipandang dari dua sisi yaitu pertama, dari sisi politik bahwa oligarki merupakan pemusatan kekuasaan pada segelintir elit yang menjalankan urusan public dengan mekanisme mereka. Kedua, dari sisi ekonomi-politik bahwa oligarki merupakan relasi kekuasaan yang memusatkan sumber daya ekonomi pada segelintir pihak. Menurut saya, saat ini demokrasi di Indonesia sudah tergelincir menjadi oligarki, yakni pemerintahan oleh sekumpulan elit politik yang memiliki basis kekayaan material. Dapat kita lihat bahwa para pemimpin partai politik sekarang ini mayoritas adalah pengusaha kaya. Para calon pimpinan daerah maupun presiden pun para pengusaha kaya yang siap untuk menaikkan citranya didalam dunia politik. Mereka membeli politik (kekuasaan) dengan kemampuan ekonomi yang mereka miliki. Sebaliknya, mereka menumpuk ekonomi dengan cara mencari hidup di dunia politik. Dalam perpolitikan saat ini melalui partai, oligarki menentukan siapa yang menjadi pilihan dan kemudian baru rakyat memilih melalui demokrasi. Politik uang dalam partai menentukan siapa yang menjadi pilihan. Padahal demokrasi sendiri mencakup keadaan suatu Negara dimana system pemerintahan kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam keputusan bersama rakyat. Jadi dapat dikatakan bahwa oligarki kekuasan sangat bertentangan dengan demokrasi karena oligarki kekuasaan bukan dari rakyat yang berkuasa tetapi dari segelintir orang yang memiliki kekayaan yang lebih.
3. bahwa dalam teori kewarganegaraan yaitu pertama, teori kewarganegaraan liberal yang bersifat individualistis yang berpahamkan kebebasan individu terutama kebebasan dan campur tangan Negara dan masyarakat. Teori ini juga berpendapat bahwa warga Negara sebagai pemegang otoritas untuk menentukan pilihan dan hak. Kedua, teori kewarganegaraan komunitarian lebih menekankan pada fakta bahwa setiap orang, warga Negara perlu memiliki sejarah peerkembangan masyarakat. Teori ini juga berpendapat bahwa justru masyarakatlah yang menentukan dan memebentuk individu yang baik. Ketiga, teori kewarganegaraan republican yang lebih menekankan bahwa pentingnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan teori kewarganegaraan dapat disimpulkan bahwa Negara tidak mempunyai hak dan kewajiban dalam memaksa penduduknya dalam berpindah tempat tetapi disini penduduklah yang mempunyai hak dalam mengambil keputusan. Jadi disini penduduk mempunyai kewajiban bagaimana caranya supaya bisa menghadapi secara bersama-bersama masalah konflik tersebut. Karena Negara yang adil dan sejahtera tergantung pada penduduknya dalam upaya bela Negara.





Tidak ada komentar:

Posting Komentar