Nama
: YUSRI
NIM
: 15690017
PRODI:
Pendidikan fisika
- Dalam system demokrasi, keberadaan partai politik merupakan sebuah keharusan. Namun dalam perjalanannya, partai politik cenderung tidak mampu menjalankan fungsi politisnya. Bagaimana tanggapan anda mengenai ketidak percayaan public pada partai politik dan lebih percaya pada figure perseorangan? Apakah hal semacam itu menjadi ancaman bagi demokrasi?
- Salah satu tantangan demokrasi diindonesia adalah adanya politik oligarki kekuasaan yang melibatkan politisi, pengusaha, dan militer. Apa yang anda ketahui mengenai oligarki kekuasaan? Dan bagaimana pandangan anda mengenai oligarki kekuasaan yang terjadi dalam system demokrasi di Indonesia?
- Konflik sosiai-politik yang terjadi di sejumlah Negara memaksa para penduduknya berpindah tempat ke Negara atau bahkan kebenua lain. Bagaimana anda mengomentari persoalan ini , jika ditinjau dengan teori-teori kewarganegaraan?
Jawaban
1. tindakan
yang dilakukan public sudah benar karena dapat dilihat diera sekarang
kehadiran parpol benar-benar terasa hanya pada saat-saat mendekati
pemilu. Pada masa itu parpol menjadi popular dikalangan masyarakat
sehingga mereka tampil seolah-olah ingin menjadi juru selamat bagi
masyarakat yang tertindas. Begitu peilu selesai, bulan madu parpol
pun usai. Parpol menarik diri, lalu sibuk menyuarakan kepentingan
internal partai. Partai tiba-tiba menjadi asing lantaran aktivitas
dan isu-isu politiknya tidak menyentuh masyarakat. Partai politik
menjadi lupa akan fungsi yang sebenarnya. kecuali apabila parpol
dapat diperbaiki dan meningkatkan kinerjanya sehingga dapat
menjalankan fungsinya dengan baik berdasarkan visi misi dan tidak
lebih mementingkan kepentingan internal sehingga masyarakat dapat
percaya dengan adanya parpol. Menurut saya ketidakpercayaan public
terhadap parpol sangat berdampak pada ancaman demokrasi. Kareana
parpol dan demokrasi memiliki hubugaan yang erat yaitu tulang
punggung dari demokrasi. Partai politik ada karena kebutuhan hubungan
yang intensif antara masyarakat sipil dengan pemerintah. Sebagaimana
partai politik sendiri merupakan suatu wadah dalam penghubung antara
pemilih, proses pemilihan umum, dan pemerintah yang dihasilkan dalam
proses tersebut. Sehingga apabila tidak adanya parpol maka dalam
pemilihan pemerintahan akan secara liberal berdasarkan kemauan para
orang-orang minoritas yang memiliki kekayaan yang melimpah tampa
adanya campur tangan dari rakyat. Padahal Negara yang menganut system
demokrasi Negara yang diselenggarakan berdasarkan kemauan dan
kehendaka rakyat. Jadi tugas dari parpol sekarang yaitu bagaimana
caranya supaya bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat sehingga
demokraasi juga bisa berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku.
2. oligarki
kekuasaan adalah bentuk struktur kekuasaan dimana kekuasan efektif
berada ditangan sejumlah kecil orang. Orang-orang ini bisa dibedakan
dengan kekayaan, ikatan keluarga, pendidikan,perusahaan, atau control
militer. Sehingga dapat dikatakan bahwa “kekuasaan minoritas pada
mayoritas”. Oligarki juga dapat dipandang dari dua sisi yaitu
pertama, dari sisi politik bahwa oligarki merupakan pemusatan
kekuasaan pada segelintir elit yang menjalankan urusan public dengan
mekanisme mereka. Kedua, dari sisi ekonomi-politik bahwa oligarki
merupakan relasi kekuasaan yang memusatkan sumber daya ekonomi pada
segelintir pihak. Menurut saya, saat ini demokrasi di Indonesia sudah
tergelincir menjadi oligarki, yakni pemerintahan oleh sekumpulan elit
politik yang memiliki basis kekayaan material. Dapat kita lihat bahwa
para pemimpin partai politik sekarang ini mayoritas adalah pengusaha
kaya. Para calon pimpinan daerah maupun presiden pun para pengusaha
kaya yang siap untuk menaikkan citranya didalam dunia politik. Mereka
membeli politik (kekuasaan) dengan kemampuan ekonomi yang mereka
miliki. Sebaliknya, mereka menumpuk ekonomi dengan cara mencari hidup
di dunia politik. Dalam perpolitikan saat ini melalui partai,
oligarki menentukan siapa yang menjadi pilihan dan kemudian baru
rakyat memilih melalui demokrasi. Politik uang dalam partai
menentukan siapa yang menjadi pilihan. Padahal demokrasi sendiri
mencakup keadaan suatu Negara dimana system pemerintahan kedaulatan
berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam keputusan bersama
rakyat. Jadi dapat dikatakan bahwa oligarki kekuasan sangat
bertentangan dengan demokrasi karena oligarki kekuasaan bukan dari
rakyat yang berkuasa tetapi dari segelintir orang yang memiliki
kekayaan yang lebih.
3. bahwa
dalam teori kewarganegaraan yaitu pertama, teori kewarganegaraan
liberal yang bersifat individualistis yang berpahamkan kebebasan
individu terutama kebebasan dan campur tangan Negara dan masyarakat.
Teori ini juga berpendapat bahwa warga Negara sebagai pemegang
otoritas untuk menentukan pilihan dan hak. Kedua, teori
kewarganegaraan komunitarian lebih menekankan pada fakta bahwa setiap
orang, warga Negara perlu memiliki sejarah peerkembangan masyarakat.
Teori ini juga berpendapat bahwa justru masyarakatlah yang menentukan
dan memebentuk individu yang baik. Ketiga, teori kewarganegaraan
republican yang lebih menekankan bahwa pentingnya partisipasi warga
dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan teori kewarganegaraan dapat
disimpulkan bahwa Negara tidak mempunyai hak dan kewajiban dalam
memaksa penduduknya dalam berpindah tempat tetapi disini penduduklah
yang mempunyai hak dalam mengambil keputusan. Jadi disini penduduk
mempunyai kewajiban bagaimana caranya supaya bisa menghadapi secara
bersama-bersama masalah konflik tersebut. Karena Negara yang adil dan
sejahtera tergantung pada penduduknya dalam upaya bela Negara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar